Sepanjang pengamatan penulis selama tahun 2012, belum ada perbaikan yang signifikan dalam hal pendataan perberasan di Indonesia. Data statistik pertanian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan di tahun yang akan datang. Data dari berbagai lembaga terkait pertanian seperti Biro Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lainnya masih tumpang tindih dan belum diintegrasikan antara satu dan lainnya.
Berapa sebenarnya luas sawah irigasi, lahan non irigasi, jumlah produksi gabah, jumlah petani pemilik sawah, penggarap, buruh tani, pendapatan petani tiap musim panen, luas sawah yang gagal panen akibat bencana atau penyakit, hingga harga gabah dan beras di level petani, pedagang hingga konsumen? ini sebenarnya data dasar yang harus ada dan valid serta bisa diakses oleh publik, sebab beras merupakan komoditas strategis dan politis yang harus jelas dalam segi pengelolaannya.
Data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan merupakan salah satu kunci untuk mendiagnosis akar masalah perberasan di Indonesia, seringkali ego-struktural masih berjalan kuat di tiap kementerian, sehingga data satu dan lainnya menjadi berbeda karena “kepentingan strukturalnya”. Sebagai contoh, pada satu sisi kementerian pertanian mengatakan tahun 2012 surplus beras, impor itu terjadi karena mismanagement stok Bulog. pada sisi lain muncul juga pernyataan ” harga beras yang terus naik di pasar membuat kementerian perdangan memutuskan untuk impor, dikarenakan perlu operasi pasar untuk menstabilkan harga.”
Kejadian ini tidak perlu terjadi, jika ada data yang jelas, fluktuasi harga yang terjadi di pasar bisa pantau dan intervensi melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dalam proses penentuannya harus berdasarkan data yang jelas. Jika ada permainan para “Spekulan Beras” tentu bisa diawasi dengan pantauan jumlah produksi tiap musim panen dan bagaimana jalur distribusinya.
Semrawutnya data perberasan di Indonesia dari hulu hingga hilir tentu saja merugikan bagi para petani, mengingat kebijakan perberasan hingga saat ini masih belum bisa meningkatkan taraf hidup petani secara nyata. Impor yang terjadi seringkali menggunakan alasan kurangnya produksi atau kelangkaan beras di pasar. Walaupun pada faktanya terkadang fluktuasi harga yang terjadi hanya permainan pasar yang tidak ada hubungannya dengan produksi.
Semoga di tahun 2013, pemerintah mau memperbaiki manajemen data perberasan di Indonesia!
Jika data tidak segera di perbaiki, maka nasib petani di 2013 tidak akan jauh berbeda dengan 2012.
Salam Petani!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar